Permasalahan Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Makro


Permasalahan Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Makro - Halo bertemu lagi dengan trendilmu.com salah satu situs penyedia informasi terbaik yang sangat layak dibaca. Pada kesempatan kali ini kita membahas artikel yang berjudul “Permasalahan Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Makro” Mari kita simak penjelasan lengkap dibawah ini.

Permasalahan Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Makro

Permasalahan ekonomi yang terjadi dalam lingkup ekonomi makro juga memerlukan kebijakan pemerintah. Di negara-negara sedang berkembang pada umumnya terdapat tiga masalah besar pembangunan ekonomi. Tiga masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan ekonomi Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya sebatas hal tersebut. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri, juga merupakan masalah pemerintah dalam bidang ekonomi.

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

Di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan dari kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah merupakan masalah besar.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, dan lokasi, dan kondisi dimana seseorang atau masyarakat tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Kemiskinan : Permasalahan Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Makro
kemiskinan

Kesenjangan distribusi pendapatan menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tinggi rendahnya kesenjangan pendapatan dapat diukur melalui:
  1. Ketimpangan distribusi pendapatan dinyatakan parah, jika 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional.
  2. Ketimpangan distribusi pendapatan dianggap sedang atau moderat, jika 40% penduduk termiskin menikmati antara 12 hingga 17% pendapatan nasional.
  3. Ketimpangan distribusi pendapatan dinyatakan rendah jika 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional.

Inflasi

Inflasi : Permasalahan Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Makro
Inflasi

Inflasi adalah keadaan perekonomian yang menunjukkan kenaikan harga-harga barang secara umum yang terjadi terus-menerus. Inflasi dianggap berbahaya jika telah melewati 2 digit atau diatas 30% dan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat dalam jangka panjang. Inflasi dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kenaikan biaya produksi, kelebihan permintaan atas barang dan jasa, kelebihan jumlah uang yang beredar dan penimbunan barang oleh barang pedagang.

Pengangguran

Seperti halnya inflasi, pengangguran yang terus meningkat merupakan masalah bagi pembangunan ekonomi karena pengangguran yang terus meningkat biasanya berdampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan stabilitas nasional. Sejak Ekonomi melanda Indonesia, tingkat inflasi dan angka pengangguran terus meningkat.
Pengangguran : Permasalahan Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Makro
Pengangguran
Pengangguran Adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran dalam suatu periode tertentu biasanya dinyatakan dalam persen dari angkatan kerja. Angka pengangguran yang tinggi akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sejarah ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa alokasi sumber daya manusia masih belum terpakai.

Masalah pengangguran sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menampung tambahan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan. Pemerintah dalam hal ini berkepentingan memantau perkembangan pertumbuhan PDB baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengapa demikian? Dengan PDB, pemerintah dapat mengukur besarnya dampak efektivitas, dan efisien campur tangan pemerintah terhadap perekonomian.

Ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri

Import barang : Permasalahan Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Makro
Barang Import

Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri juga merupakan suatu masalah serius pemerintah. Apabila suatu negara memiliki utang luar negeri, masalah yang muncul adalah menyangkut beban utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan utang luar negeri. Total utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kalaupun berkurang, besarnya pun tidak seberapa.

Kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro

Kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro memiliki  porsi yang lebih relatif besar. Kajian terhadap seberapa besar peranan pemerintah diwujudkan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Lemahnya Sisi permintaan dan penawaran agregat menyebabkan perekonomian negara sedang berkembang soal adalah berada dalam lingkaran permasalahan tanpa ujung pangkal. Oleh karena itu campur tangan pemerintah baik melalui kebijakan ekonomi dan non ekonomi, sangat diperlukan untuk memutuskan mata rantai permasalahan tersebut. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi internasional secara teoritis dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal kalau berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah sebagai pengendali sektor publik. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan. Dengan demikian, peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian menjadi semakin penting.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau pedoman ekonomi meningkat atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak (T) dan pengeluaran negara (G). Kebijakan fiskal pemerintah dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah adalah membesarkan pengeluaran pemerintah Misalnya menambah subsidi kepada rakyat kecil atau mengurangi tingkat pajak. Adapun kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Tindakan yang diperlukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah akan memperbesar tingkat pajak.

Menurut ahli ekonomi John Maynard Keynes, kebijakan fiskal sangat penting dipergunakan untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Caranya dengan mengurangi pajak penghasilan. Biaya pajak penghasilan dikurangi maka daya beli masyarakat akan meningkat sehingga akan meningkatkan permintaan agregat. Bila permintaan agregat meningkat, atau pengusaha akan menambah jumlah produksinya, sehingga penggunaan tenaga kerja pun meningkat. Dengan demikian, pemerintah bisa mengurangi jumlah pengangguran.

Kebijakan moneter

Gejala moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia Bank sentral diwakili oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.
  1. Menjaga stabilitas ekonomi
  2. Menjaga stabilitas harga terutama untuk mengatasi inflasi
  3. Meningkatkan kesempatan kerja
  4. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.


Ada beberapa macam kebijakan moneter yang dapat dilakukan pemerintah, diantaranya sebagai berikut
  1. Kebijakan pasar terbuka
  2. Kebijakan diskonto 
  3. kebijakan cadangan kas
  4. Kebijakan kredit Selektif dan kredit longgar
  5. Kebijakan Devaluasi dan revaluasi
  6. Kebijakan Sanering atau memotong nilai mata uang dalam negeri
  7. Kebijakan menarik atau memusnahkan uang lama
  8. Kebijakan dorongan moral


Memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. Perbedaan terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan fiskal pemerintah Monica pengendalian penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar.

Seperti halnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pemerintah jika ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau dengan tujuan akhir mempercepat roda perekonomian yang lebih dikenal sebagai kebijakan uang longgar. Sebaliknya jika Pemerintah ini mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, kebijakan moneter yang ditempuh adalah kebijakan moneter kontraktif atau yang lebih dikenal dengan nama kebijakan uang ketat dengan tujuan akhir menurunkan tingkat inflasi.

Kebijakan perdagangan luar negeri

Pijakan pedagangan luar negeri adalah tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan luar negeri tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi terhadap komponen-komponen lain dari kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.


Tujuan kebijakan perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut.
  1. Meningkatkan ekspor untuk meningkatkan penerimaan devisa
  2. Melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor
  3. Melindungi kepentingan nasional dari pengaruh buruk atau negatif yang berasal dari luar negeri. Misalnya, dampak inflasi di luar negeri terhadap inflasi di dalam negeri melalui impor atau efek resesi ekonomi di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui pengaruh negatifnya terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia.
  4. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran, sekaligus menjamin ketersediaan valas yang cukup terutama untuk kebutuhan impor dengan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri
  5. Menjaga tingkat pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan stabil
  6. meningkatkan kesempatan kerja

Nah begitulah pembahasan artikel kali ini tentang “Permasalahan Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Makro”. Semoga Bermanfaat

Daftar Pustaka
Astuti, D., Arifin, M., Yearla. (Tanpa Tahun). Buku kerja siswa sekolah menengah atas ekonomi. Surakarta: Mediatama.
Permasalahan Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Makro Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

Like Fanspage Trendilmu.com :)

Terima Kasih Telah Berkunjung ke Trendilmu.com

Cari Materi Disni

Tekan Like, Lalu Klik (x) Untuk Menutup
×